 |
| Keterangan Pers Kadiv Humas Polri. Foto/Tangkapan Layar |
Penetapan tersangka tersebut diumumkan langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026)."Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik telah menetapkan terhadap 3 orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," tegas Asep.
Selain LSP yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), penyidik juga menetapkan dua perwira tinggi lainnya sebagai tersangka, yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN) dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH).
Ketiganya diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, hingga pengusaha."Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM," ujar Asep.
Penyidik mengungkap, dugaan penyadapan tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa surat permohonan penyidik, tanpa lampiran laporan polisi, dan tanpa verifikasi sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010.
Lebih jauh, pada Oktober 2026 para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS untuk menghilangkan jejak aktivitas tersebut.Kasus ini terungkap setelah seorang petugas internal yang mengetahui adanya aktivitas tersebut membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.
Atas perbuatannya, ketiga tersangka disangkakan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Ancaman pidana maksimal masing-masing 10 tahun, 6 tahun, dan 8 tahun penjara.
Dalam penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan 3 saksi ahli serta menyita 11 unit handphone, 1 unit iPad, dan 4 flashdisk.Penetapan tersangka ini terjadi setelah LSP tidak lagi menjabat sebagai Kapolri. Jabatan Kapolri kini diemban Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sejak 1 Oktober 2026.
Menanggapi penetapan tersebut, Irwasum Polri Komjen Pol Asep Edi Suheri menegaskan dugaan tindak pidana ini murni perbuatan oknum, bukan kebijakan institusi Polri.Dengan penetapan ini, perkara dugaan penyadapan ilegal memasuki tahap baru.
Polri masih akan mendalami dugaan tindakan para tersangka serta pihak-pihak yang disebut menjadi sasaran penyadapan, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Ibra)*
Komentar0