![]() |
| Foto/Ilustrasi. |
Persoalan tersebut sebelumnya telah menjadi pembahasan antara kelompok tani dan pihak perusahaan.
Upaya penyelesaian melalui dialog dan mediasi terus dilakukan. Pada 2026, kuasa hukum Kelompok Tani CAL meminta Komnas HAM menjadwalkan mediasi lanjutan setelah proses pramediasi dan pengecekan lapangan sebelumnya dilakukan.
Dalam aksi pada 21 September 2026, peserta aksi kembali menyampaikan aspirasi terkait persoalan lahan tersebut.
Wahyu Ketua FPPI ( Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia ) Kalimantan Timur, berharap penyelesaian dilakukan dengan mengedepankan komunikasi, etika, serta dialog bersama masyarakat.
Peserta aksi juga menyampaikan dugaan adanya pengerahan pihak yang mereka sebut sebagai “preman sewaan” dalam menghadapi massa.
Pernyataan tersebut merupakan klaim dari peserta aksi dan belum terverifikasi secara independen, sehingga diperlukan klarifikasi dari PT GAM maupun pihak berwenang.
Wahyu menyampaikan bahwa masyarakat tetap membuka ruang dialog, namun menyatakan akan mempertimbangkan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila belum ada penyelesaian yang jelas.
Sikap tersebut merupakan pernyataan peserta aksi dan bukan keputusan dari pemerintah.
Penyelesaian sengketa diharapkan dapat dilakukan secara transparan melalui dialog, mediasi, serta pemeriksaan dokumen dan status hukum lahan.
PT GAM juga diharapkan memberikan klarifikasi mengenai penggunaan jalur hauling dan tudingan yang disampaikan peserta aksi agar persoalan dapat diselesaikan secara terbuka dan berimbang. (MK)


Komentar0