 |
| Rocky Gerung saat memberikan materi Kuliah Umum di STPN.Foto/Ist |
Di hadapan 500 Taruna/i calon Wisudawan/Wisudawati, ia mengajak memahami hal mendasar: tanah bukan semata objek yang bisa dimiliki, melainkan ruang dengan beragam konsep pemaknaan.“Bahwa tanah itu dimiliki oleh tiga konsep, bukan dimiliki oleh orang, bukan dimiliki oleh korporasi, bukan dimiliki oleh negara.
Tanah dimiliki oleh tiga konsep, konsep turun-temurun, abstrak karena kita enggak tahu sejak kapan dia klaim itu, konsep kedua kegunaan sosial oleh negara, dan konsep ketiga tanah sebagai barang komoditi ada nilai ekonomisnya,” ujar Rocky Gerung.
Bagi masyarakat adat, tanah memiliki nilai magis karena berkaitan dengan kehidupan dan warisan leluhur. Bagi negara, tanah memiliki fungsi sosial yang diwujudkan melalui pengaturan dan hukum. Sementara bagi korporasi, tanah dipandang sebagai komoditas bernilai bisnis.
Menurut Rocky Gerung, perbedaan pemaknaan inilah yang perlu dipahami taruna dan taruni yang kelak berkecimpung dalam pengelolaan pertanahan. Ia menilai konflik agraria pada dasarnya bukan persoalan perebutan bidang tanah, melainkan pertentangan mengenai makna, hak, fungsi, dan tujuan penguasaan tanah.
“Ada konflik agraria, itu konflik pemaknaan, bukan konflik merebutkan tanah. Tanahnya ada di situ juga, enggak mungkin kita merebut tentang tanah, kita merebut terhadap makna tanah itu apa,” tuturnya.
Dalam kuliah umum yang dihadiri Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN, dan seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, Rocky Gerung juga menekankan usia tanah jauh lebih panjang dari kehidupan manusia maupun negara.
Usia kita paling panjang itu 97 tahun, usia tanah itu jutaan tahun. Maksudnya kita yang sependek itu memiliki sesuatu yang sepanjang sana, tidak masuk akal. Jadi kita mulai dengan filosofi bahwa tanah itu bukan ruang dan bukan waktu, dia abadi. Kita tidak pernah tahu kapan tanah itu berakhir. Jadi sangat
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Ia menilai pemahaman tentang panjangnya keberadaan tanah penting bagi para pengambil keputusan.
“Ada klausul tadi yang sangat bagus sekali yang perlu kita ambil pelajaran. Terutama kita yang ada dalam pengambil keputusan. Tanah itu lebih tua daripada rakyat maupun daripada negara,” ujarnya.
Menurut Menteri Nusron, pemahaman itu harus diterjemahkan ke dalam kebijakan pertanahan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Arah itu sejalan dengan tujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, yang menjadi tantangan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang tahun 2026 ini memasuki usia 66 tahun.
“Land Justice and Welfare. Kebijakan tentang tanah ujung-ujungnya hanya bagaimana untuk menciptakan keadilan dan bagaimana menciptakan kesejahteraan rakyat.
Pertanyaannya adalah apakah Undang-Undang Pokok Agraria atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ini masih mampu menciptakan keadilan dan masihkah mampu menciptakan kesejahteraan berbasis tanah di negara ini,” kata Menteri Nusron menutup tanggapannya sekaligus membuka sesi diskusi. (Ibra)
*Humas Politeknik Agraria STPN / Kementerian ATR/BPN
Komentar0