 |
| Pengamat Politik dan Hukum Muslim Arbi. Foto/MK |
Permintaan itu disampaikan Muslim merespons video pernyataan Budi Arie yang menyebut adanya kemungkinan “percepatan” pergantian kekuasaan sebelum Pemilu 2029. Pernyataan tersebut disampaikan Budi Arie saat berada di samping Jokowi dalam sebuah acara.
“Polisi harus memeriksa Jokowi. Bukan berarti Jokowi terlibat, tetapi keterangannya diperlukan untuk membuat terang peristiwa,” ujar Muslim kepada wartawan, Minggu (13/9/2026).
Menurutnya, kehadiran Jokowi dalam momen itu membuat konteks pernyataannya menjadi penting. Penyidik perlu menggali apakah ucapan Budi Arie murni analisis politik pribadi, atau ada pembicaraan, arahan, dan komunikasi sebelumnya terkait isu pergantian kekuasaan.
“Yang kita cari adalah kejelasan. Apakah itu spontanitas, analisis, atau ada maksud lain. Keterangan dari orang yang berada di tempat kejadian saat pernyataan itu dilontarkan tentu akan sangat membantu penyidik,” jelasnya.
Muslim mengingatkan, unsur pidana makar dan penghasutan tidak bisa disimpulkan hanya dari potongan video atau kalimat yang viral di media sosial. Aparat penegak hukum wajib membuktikan ada tidaknya niat, perencanaan, dan potensi perbuatan melawan hukum sesuai KUHP.
“Jangan sampai publik gaduh karena spekulasi. Tugas polisi adalah mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, dan meminta keterangan pihak-pihak yang relevan. Itu prinsip hukum acara,” kata Muslim.
Ia menilai, meminta keterangan Jokowi adalah langkah wajar dalam proses penyelidikan. Hal itu tidak serta merta berarti Jokowi ditetapkan sebagai tersangka.
“Pemeriksaan terhadap Jokowi bukan berarti menetapkannya sebagai tersangka. Ini bagian dari upaya polisi membuat terang perkara. Sama seperti saksi lain yang dimintai keterangan untuk melengkapi kronologi,” tegasnya.
Gerakan Cinta Prabowo (GCP) resmi melaporkan Budi Arie ke Bareskrim Polri pada 2 September 2026. Laporan itu terkait dugaan makar dan penghasutan atas pernyataannya soal percepatan pergantian kekuasaan.
Menanggapi laporan tersebut, Budi Arie telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Ia menyatakan pernyataannya merupakan analisis pribadi dan membantah adanya kaitan dengan Jokowi.
Muslim menilai langkah klarifikasi dan permintaan maaf itu baik, namun proses hukum tetap harus berjalan. Tujuannya agar tidak ada preseden buruk dalam ruang demokrasi.
“Demokrasi memang memberi ruang kritik dan analisis. Tapi ketika analisis itu menyangkut konstitusi dan keberlangsungan pemerintahan, maka batasannya harus jelas. Karena itu polisi harus bekerja profesional, objektif, dan transparan,” ujarnya.
Muslim berharap Bareskrim segera menuntaskan pemeriksaan terhadap semua pihak terkait agar tidak menimbulkan kegaduhan politik berkepanjangan.
Ia mengajak publik menahan diri dan tidak menyebar narasi yang memprovokasi.“Negara ini butuh kepastian hukum. Kalau sudah diperiksa dan tidak ada unsur pidana, sampaikan. Kalau ada, proses. Yang penting terang dan adil,” pungkas Muslim. (MK)
Komentar0