![]() |
| Foto/Ist |
Permohonan tersebut disampaikan untuk mendapatkan kejelasan menyeluruh terkait dasar pengajuan, proses persetujuan, persyaratan, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan atas nama almarhumah.
Hal itu disampaikan Neng Rini saat ditemui awak media di Kantor BPR MK Situ Tarate, Jalan Cibaduyut No. 47, Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Agustus 2026.
"Kami hanya ingin kejelasan. Kami minta untuk bisa melihat data dan dokumen awal pembiayaan almarhumah Lia Rosmalasari sebesar Rp70 juta itu. Apa dasarnya, bagaimana prosesnya, dan siapa saja pihak yang terkait," ujar Neng Rini.
Dalam surat permohonan kedua tersebut, keluarga secara spesifik meminta agar BPR MK berkenan memperlihatkan sejumlah dokumen vital yang menjadi dasar pengajuan dan pencairan pembiayaan, di antaranya Memorandum of Understanding (MOU), akad atau perjanjian pembiayaan, serta seluruh dokumen pendukung lainnya.
Menurut keluarga, keterbukaan dokumen sangat diperlukan agar tidak terjadi simpang siur informasi dan perbedaan persepsi di antara para pihak.
Neng Rini mengungkapkan, sebelumnya pihak keluarga telah menerima surat balasan dari BPR MK atas permohonan pertama. Namun, keluarga menyatakan keberatan dan belum dapat menerima keputusan yang disampaikan dalam balasan tersebut.
Atas dasar itu, keluarga kembali mengajukan permohonan kedua dengan tiga poin utama:
1. Meminta BPR MK memberikan kesempatan untuk dilaksanakannya gelar perkara atau forum klarifikasi bersama. 2. Memperlihatkan dokumen awal pembiayaan atas nama almarhumah Lia Rosmalasari. 3. Memberikan penjelasan dan klarifikasi secara lengkap mengenai proses dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pembiayaan tersebut.
Untuk mengawal proses tersebut, Neng Rini selaku pihak keluarga telah memberikan surat kuasa kepada Bapak Mumuh dan Bapak Asep Farel sebagai perwakilan.
Pihak keluarga menegaskan, langkah ini ditempuh semata-mata untuk mencari penyelesaian yang baik. Mereka berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui musyawarah, keterbukaan, dan komunikasi yang baik.
"Kami berharap ada titik temu dan penyelesaian yang jelas, proporsional, serta berkeadilan, dengan tetap menghormati hak dan kewenangan masing-masing pihak serta ketentuan hukum yang berlaku," pungkas Neng Rini.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BPR MK Situ Tarate belum memberikan keterangan resmi terkait permohonan gelar perkara kedua yang diajukan keluarga almarhumah Lia Rosmalasari.


Komentar0