 |
| Aksi massa yang di gelar BEM Tasik. Foto/Mk |
Aksi yang berlangsung damai ini diwarnai orasi bergantian dan aksi teatrikal yang menggambarkan potret buram kondisi petani Kota Tasikmalaya.
Massa aksi membentangkan sejumlah spanduk berisi aspirasi dan tuntutan terkait carut-marut pembangunan sektor pertanian.
Sejumlah persoalan krusial menjadi sorotan tajam BEM Pertanian Unsil, mulai dari mandeknya implementasi Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), perlindungan lahan pertanian yang lemah, akses pasar yang terbatas, bantuan sarana dan prasarana yang tak tepat sasaran, hingga krisis kepemilikan lahan petani.
Ketua BEM Fakultas Pertanian Unsil, Alik Abidin, menegaskan terdapat kesenjangan yang sangat jomplang antara regulasi di atas kertas dengan kondisi pertanian di lapangan.“Berbicara tuntutan, penegakan reforma agraria. Ketika kita melihat realitas pertanian di Kota Tasik sangat jomplang. Undang-undang dan aturan yang ada seharusnya bisa berjalan,” kata Alik seusai aksi.
Menurut Alik, Perda LP2B di Kota Tasikmalaya hingga kini belum memiliki daya gebrak karena tidak adanya aturan teknis yang jelas. Kondisi di lapangan sangat jauh dari apa yang tertulis indah dalam perda.
“Ketika berbicara masalah kedaerahan, kami membawa isu penegakan implementasi Perda LP2B dan perlindungan lahan pertanian. Kondisi di lapangan sangat jauh dengan apa yang tertulis dalam perda. Kami menuntut adanya aturan turunan yang secara jelas mengatur hak-hak di sektor pertanian,” ujarnya.
Data yang diungkap mahasiswa menjadi tamparan keras. Dari sekitar 19.000 petani pengguna lahan di Kota Tasikmalaya, sebanyak 17.800 di antaranya merupakan petani gurem yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare.
“Terjadinya kemiskinan pada petani salah satunya karena kepemilikan lahan yang sangat kecil. Dari sekitar 19.000 petani pengguna lahan di Kota Tasik, sekitar 17.800 merupakan petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare,” katanya.
Kondisi inilah yang menurut BEM menjadi akar kemiskinan struktural petani di Kota Tasik.
Dalam aksinya, BEM Fakultas Pertanian Unsil menyampaikan 7 tuntutan konkret kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya , yakni :
Mengevaluasi total pelaksanaan LP2B dan kinerja pemerintah daerah dalam perlindungan lahan.
Memperkuat sosialisasi dan edukasi LP2B secara masif hingga ke tingkat petani.
Mendesak Wali Kota segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai aturan teknis pelaksanaan Perda LP2B.
Memberikan jaminan harga dan memperluas akses pasar bagi hasil pertanian petani lokal.
Mengevaluasi program bantuan sarana dan prasarana (saprodi) agar sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Memberikan pendampingan pertanian secara berkelanjutan, bukan musiman.
Memperbaiki jaringan irigasi yang rusak dan membangun sistem informasi harga hasil pertanian secara real-time yang mudah diakses petani.
Aksi refleksi ini diwarnai kekecewaan mahasiswa. Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan, Sekretaris Daerah, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah yang sebelumnya diundang, tidak hadir menemui massa aksi.
Mahasiswa akhirnya hanya diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Daerah I Kota Tasikmalaya yang hadir mewakili pemerintah daerah.
BEM Fakultas Pertanian Unsil menegaskan, aspirasi yang mereka sampaikan tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan Hari Tani Nasional semata.
Mereka menuntut agar aspirasi tersebut ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret dan berpihak untuk memperkuat perlindungan lahan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan membangun sektor pertanian Kota Tasikmalaya secara berkelanjutan.(MK)
Komentar0