Dukung RUU Perampasan Aset & Hukuman Mati Koruptor, Aktivis 98 Kang Alus Turun ke Aksi di DPR

Pertemuan Kg Alus Dan Botok di Jakarta. Foto/MK

Soroperistiwa.id, Jakarta — Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat kembali mewarnai kawasan ibu kota. Sejumlah aliansi masyarakat sipil, elemen mahasiswa, kelompok relawan, hingga komunitas jaringan pesantren dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/8/2026).

Sejumlah kelompok masyarakat telah mengkonfirmasi kehadiran dalam aksi. Di antaranya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), serta Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM). Aksi juga mendapat dukungan dari jaringan pesantren dan kelompok pengemudi ojek online. 

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) membawa sejumlah tuntutan utama untuk mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi, penanganan penundaan rekening donasi warga, serta meminta pemerintah segera melakukan langkah konkret untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok.

Menjelang pelaksanaan aksi, Aktivis 98 asal Tasikmalaya, Mumuh Kostaman yang akrab disapa Kang Alus, sempat menemui Supriyono atau Mas Botok pada Rabu (26/8/2026). 

Pertemuan dilakukan dalam rangka silaturahmi sekaligus menyampaikan dukungan dan aspirasi dari para aktivis serta masyarakat Tasikmalaya. Dalam kesempatan tersebut, Kang Alus menyampaikan pandangannya mengenai aksi yang akan berlangsung. 

Menurutnya, gerakan tersebut merupakan aspirasi yang lahir dari masyarakat dan mendapat dukungan dari berbagai kelompok, termasuk pengemudi ojek online.Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak tetap menjaga situasi agar aksi penyampaian pendapat berlangsung kondusif. 

"Dalam setiap perjuangan terdapat risiko yang perlu dihadapi dan dijadikan sebagai bahan evaluasi, ujarnya" Intinya, kami adalah rakyat yang melihat kondisi dan situasi saat ini yang menurut kami tidak baik-baik saja. Fakta-fakta yang ada menjadi perhatian masyarakat, mulai dari persoalan pajak, Kasus KM 50, demokrasi, pengelolaan kekayaan alam, hingga penegakan hukum," kata Kang Alus.

Ia menilai sejumlah persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan lembaga negara. Salah satunya terkait anggapan adanya kemunduran demokrasi serta persoalan pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat. "Penegakan hukum juga menjadi perhatian. Kami melihat ada persoalan mengenai bagaimana hukum dijalankan dan bagaimana masyarakat mendapatkan keadilan," katanya.

Selain persoalan ekonomi, demokrasi, dan penegakan hukum, Kang Alus turut menyinggung polemik mengenai keaslian ijazah seorang tokoh publik yang belakangan menjadi sorotan masyarakat. Menurut dia, proses penanganan persoalan tersebut telah menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. 

Ia berharap setiap persoalan yang menjadi perhatian publik dapat ditangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku."Persoalan ijazah juga menjadi sorotan masyarakat. Karena itu, kami berharap proses penanganannya dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat memberikan kepastian hukum," ujarnya. 

Kang Alus menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian dari hak masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, ia berharap aksi dapat berlangsung secara tertib dan damai, serta tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan situasi tidak kondusif.

Spanduk Aksi.Foto/MK

Ia juga mengajak seluruh peserta aksi untuk tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan menyampaikan tuntutan secara bertanggung jawab."Terlepas dari adanya oknum yang ingin membuat situasi kurang kondusif, tentu ada faktor penyebabnya. 

"Mari kita ambil hikmahnya. Setiap perjuangan pasti memiliki risiko, tetapi yang paling penting adalah bagaimana aspirasi rakyat tetap disampaikan dengan cara yang baik dan bertanggung jawab," pungkasnya. (MK)