Debat Publik di UNAS: Aktivis Desak Kembali ke UUD 1945 Asli Demi Kesejahteraan Rakyat

Debat publik bertajuk Kembali ke UUD 1945 yang Asli.Foto/Ist

Sorotperistiwa.id, Jakarta – Wacana untuk kembali kepada UUD 1945 sebelum perubahan kembali mengemuka dalam debat publik yang digelar Gerakan Perubahan di Kampus Universitas Nasional (UNAS), Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Debat publik bertajuk “Kembali ke UUD 1945 yang Asli” membahas urgensi meninjau kembali hasil empat kali amandemen UUD 1945 periode 1999–2002. Para pembicara menilai UUD yang berlaku saat ini berbeda substansi dengan naskah yang disahkan para pendiri bangsa pada 18 Agustus 1945.

Kegiatan ini menghadirkan aktivis senior Dr. Zulkifli Ekomei sebagai narasumber utama. Hadir pula Muslim Arbi selaku Direktur Gerakan Perubahan sekaligus penggagas acara, dan Ketua Kajian Rumah Pancasila Prihandoyo Kuswanto. Diskusi diikuti oleh mahasiswa, akademisi, dan aktivis yang memadati Kampus UNAS.

Acara berlangsung pada Sabtu, 29 Agustus 2026 di Kampus Universitas Nasional (UNAS), Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Para pembicara menilai penguasaan sumber daya ekonomi saat ini belum berpihak pada rakyat. Muslim Arbi menegaskan konstitusi harus diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan. "Indonesia punya laut, perkebunan dan hasil bumi besar, tapi manfaatnya belum merata karena terkonsentrasi di kelompok elite," ujarnya. 

Prihandoyo Kuswanto mengkritisi 5 dampak amandemen: kedaulatan rakyat tereduksi, ekonomi rakyat terpinggirkan, proses perubahan konstitusi dipersoalkan, kewenangan MPR dalam mengubah UUD, serta pertanyaan kritis terhadap pendukung hasil amandemen.

Zulkifli Ekomei menyebut UUD 1945 hasil amandemen sebagai "konstitusi bohong" karena menggeser kesepakatan awal pendiri bangsa. Ia mendorong agar istilah "kembali" dimaknai sebagai kembali kepada konstitusi yang disepakati 18 Agustus 1945. 

"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, jadi kita dibohongi bahwa seolah-olah undang-undang dasar yang berlaku sekarang itu adalah undang-undang dasar yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945," tegas Zulkifli.

Ia juga menyoroti sistem pemerintahan hasil gagasan pendiri bangsa yang menurutnya sesuai karakter bangsa Indonesia, bukan meniru negara lain.Diskusi ditutup dengan dorongan agar persoalan perubahan UUD 1945 dikaji terbuka dari aspek sejarah, hukum tata negara, kedaulatan rakyat, politik, dan ekonomi. Tujuannya agar arah konstitusi tetap berpijak pada cita-cita pendiri bangsa dan kesejahteraan rakyat. (MK)