 |
| Kantor Disnaker Kota Cimahi. Foto/Ist |
Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Disnaker Kota Cimahi, Tresna Nur Ramdhani, membenarkan pelatihan kerja bidang "Menjahit" yang seharusnya sudah di mulai bulan Juni 2026 belum bisa dilaksanakan.
"Seharusnya sudah jalan bulan Juni. Tapi dari 6 LPK yang mengajukan dokumen, ada 5 yang belum memenuhi syarat. Adapun yang satu memenuhi syarat masih dalam proses pemeriksaan di Kejaksaan, jadi belum bisa kami laksanakan," ujar Tresna saat ditemui di Kantor Disnaker Cimahi, Senin (22/6/2026).
Keputusan penundaan tersebut, dikatakan Tresna, merupakan bentuk kehati-hatian Disnaker setelah berkoordinasi dengan pimpinan, yakni bgian Pengadaan Barang dan Jasa/PBJ, serta Kabag Hukum Pemerintah Kota Cimahi.
"Tidak dilaksanakannya program tersebut adalah faktor kehati-hatian kami yang sudah diarahkan oleh pimpinan. Kami lakukan ini supaya tidak terulang kembali seperti yang tengah bergulir di Kejari saat ini," tegasnya.
90 Persen LPK Belum Lengkap Dokumen
Tresna mengungkapkan persoalan ini bukan hanya terjadi pada pelatihan menjahit. Dari data Disnaker, ada 30 LPK yang terdaftar, dan hampir 90 persen belum memiliki kelengkapan dokumen. Dan untuk LPK bidang menjahit ada 5 LPK, dan semuanya belum memiliki kelengkapan dokumen.
Padahal kelengkapan dokumen ini penting agar Disnaker bisa mendorong LPK mendapatkan bantuan pelatihan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Kementerian Ketenagakerjaan.
"Disnaker sudah sosialisasi soal kelengkapan dokumen ke LPK-LPK. Kami juga siap mendampingi proses akreditasi dan itu gratis, tidak dipungut biaya," jelas Tresna.
Namun, tidak semua LPK merespons. "Ada yang mengikuti, ada juga yang tidak. Alasannya kami belum tahu. Padahal di tahun sebelumnya pihaknya telah menganggarakan biaya untuk kelengkapan dokumen. Namun di tahun ini kami tidak memiliki anggaran untuk membantu memenuhi kelengkapan itu, jadi harus mandiri," tambahnya.
Calon Peserta Akan Dipanggil
Penundaan ini tentu berdampak pada calon peserta yang sudah mendaftar pelatihan menjahit. Tresna memastikan pihaknya akan memanggil para calon peserta untuk memberikan penjelasan.
"Hal ini perlu dilakukan agar calon peserta memahami kondisi yang sedang dihadapi Disnaker. Kami tidak ingin memaksakan pelatihan digelar dengan dokumen tidak lengkap, lalu berakhir masalah yang sama," tandas Tresna.
Ia menyayangkan tertundanya program ini, mengingat pelatihan kerja adalah salah satu janji politik Walikota dan Wakil Walikota Cimahi untuk mengentaskan angka pengangguran.
"Kami berharap pemeriksaan di Kejaksaan segera selesai. Setelah itu pelatihan akan segera kami laksanakan dan akan mengundang kembali LPK yang sudah masuk, dengan catatan semua kekurangannya sudah dilengkapi," pungkasnya.
Kejari Kota Cimahi saat ini tengah menangani kasus dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pelatihan kerja tahun sebelumnya. Hal inilah yang membuat Disnaker Cimahi memilih menahan diri hingga proses hukum tuntas. (Ibra)
Komentar0