Sorot Peristiwa, Jakarta - Pemerintah tengah menggulirkan program nasional berskala besar: renovasi satu juta rumah tak layak huni, difokuskan untuk masyarakat miskin ekstrem di seluruh pelosok Indonesia.
Program ini dirancang sebagai upaya konkret mendekatkan Indonesia pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya terkait pemenuhan kebutuhan dasar berupa hunian yang aman dan layak.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengungkapkan inisiatif ini usai pertemuannya dengan Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, di Jakarta, Senin (2/6/2025).
“Kita siapkan renovasi minimal satu juta rumah. Teknis dan tanggung jawabnya tengah kita matangkan. Ini lebih dari sekadar proyek anggaran—ini soal masa depan dan martabat hidup rakyat,” tegas Fahri.
Dalam pelaksanaannya, skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tetap akan menjadi fondasi. Setiap penerima akan memperoleh Rp 21,8 juta, yang dibagi untuk kebutuhan tukang, fasilitator, dan bahan bangunan. Namun, kali ini ada pendekatan baru: keterlibatan Koperasi Merah Putih sebagai mitra kunci dalam penyediaan material.
Strategi tersebut diarahkan oleh Presiden Prabowo untuk memangkas biaya distribusi melalui pemberdayaan koperasi desa.
“Dengan melibatkan koperasi lokal, kita tekan harga material seperti semen, baja, dan lainnya. Tujuannya, anggaran yang ada bisa maksimal untuk bangun rumah yang betul-betul layak,” lanjut Fahri.
Tak hanya soal atap dan tembok, program ini juga menyoroti aspek penting lainnya: sanitasi yang sehat, air bersih, dan struktur bangunan yang aman—semuanya mengacu pada standar hunian layak dalam SDGs.
"Ini bukan tambal sulam, melainkan perubahan menyeluruh atas kualitas hidup masyarakat," tambahnya.
Peluncuran program akan segera dilakukan setelah koordinasi lintas kementerian dan skema pendanaan selesai. Pemerintah juga menyerukan dukungan dari seluruh elemen, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat sipil, untuk bersama-sama mewujudkan misi besar ini. (Bd20)
Komentar0