 |
| Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari memberikan keterangan pers. Foto Istimewa |
Jakarta – Pemerintah menjadikan pemulihan sektor pendidikan sebagai prioritas dalam penanganan pascabencana di Sumatra. Hingga 12 Mei 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyalurkan bantuan revitalisasi untuk 3.084 sekolah dari total 4.992 sekolah terdampak.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari usai Rapat Koordinasi Penanganan Pascabencana Sumatra di DPR RI, Senin [25/5/2026]. Menurutnya, percepatan revitalisasi sekolah menunjukkan perhatian besar Presiden, pemerintah, dan DPR terhadap pemulihan wilayah terdampak.
“Rapat koordinasi ini merupakan perhatian besar dari Bapak Presiden, pemerintah, dan DPR RI terhadap bencana yang terjadi di Sumatra,” kata Qodari.
Mendagri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, menjelaskan sekitar 3.084 sekolah sudah masuk tahap kerja sama renovasi dan rehabilitasi dengan Kemendikdasmen. Sementara 1.000-an sekolah lainnya masih dalam tahap perencanaan lanjutan dan tidak ditelantarkan.
“Nanti Kemendikdasmen akan melakukan kerja sama lagi untuk rencana pembangunannya,” ujar Tito.
Untuk mendukung pemulihan, pemerintah telah mencairkan anggaran Rp2 triliun dari total kebutuhan sekitar Rp3,8-3,9 triliun. Dana tersebut digunakan untuk perbaikan sarana pendidikan di wilayah terdampak.
Tito menambahkan, meski sejumlah sekolah masih menggunakan tenda, kelas darurat, atau menumpang di sekolah lain, proses belajar mengajar tetap berjalan. Pemerintah juga tengah membahas lokasi relokasi bagi sekolah yang berada di zona rawan bencana.
Langkah ini dinilai strategis untuk memastikan hak pendidikan anak di wilayah terdampak tetap terjaga dan proses pemulihan berjalan menyeluruh hingga 2028. (Ibra) **
Komentar0